› Kontras dengan usaha parpol sebelum kemerdekaan dan beberapa dekade setelahnya yang berusaha membangun dan menjaga kedaulatan rakyat, partai-partai dewasa ini lebih cenderung membangun konsolidasi kekuatan bersama elite. Seruan tiga ketua umum partai nasional tentang penundaan Pemilu 2024 mengundang pertanyaan di manakah tempat kedaulatan rakyat?Bagaimana proses evolusi kedaulatan itu di dalam sejarah? Dan bagaimana nasibnya dewasa ini? Usulan penundaan pemilu oleh tiga ketua umum partai itu mengingatkan saya pada ucapan pencipta Sistem Tanam Paksa 1830-1870, Jenderal J van den Bosch 1780-1844, tentang rakyat Jawa The intellectual development of average Javanese does not reach beyond that of our children of twelf to fourteen years Perkembangan intelektual rata-rata orang Jawa tak mencapai taraf anak-anak kita berumur 12 hingga 14 tahun.Ini terungkap dalam laporannya pada 1830-1833 yang terkonservasi dalam naskah-naskah Belanda terjemahan Chr LM Penders, Indonesia Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1930-1942 1977. Dengan ini, Van den Bosch ingin mengawetkan posisi rakyat sebagai kawula yang memang telah mapan dalam sistem kekuasaan Mataram sebagaimana digambarkan Soemarsaid Moertono di State and Statecraft in Old Java 1981.Di dalam sistem itu, sebagai kawula, rakyat Jawa bukan saja tak punya hak, melainkan dalam pandangan Van den Bosch juga hanya akan menimbulkan disorganisasi sosial jika sistem modern diterapkan. Sebab, semua itu tak akan tecernakan karena kecerdasan kawula tak lebih dari anak-anak Eropa. Maka, daripada membuat kebijakan reformasi seperti dilakukan Herman William Daendels 1762-1818 dan Thomas Stanford Raffles 1781-1826 sebelumnya, lebih ”efisien” memanfaatkan otoritas elite tradisional untuk keuntungan ekonomi dalam Sistem Tanam Paksa, sini, kita melihat ada kontradiksi penegakan kedaulatan rakyat dengan kepentingan aliansi elite tradisional dan sini, kita melihat ada kontradiksi penegakan kedaulatan rakyat dengan kepentingan aliansi elite tradisional dan kolonial. Bisa dimengerti jika perjuangan membangun kedaulatan rakyat itu berlangsung panjang dan dengan susah payah. Jalan ceritanya bisa kita singkat seperti ini. Setelah lebih kurang 90 tahun Madura di bawah kolonialis Belanda, seperti terlihat dalam disertasi Kuntowijoyo, ”Social Change in Agrarian Society Madura, 1850-1940” 1980, baru tumbuh lapisan kecil kaum terpelajar yang identifying themselves more as a subject ratter than a governing class lebih mengungkapkan diri sebagai pelaku otonom daripada kelas yang memerintah.Seingat saya, sejarawan Kuntowijoyo inilah yang merumuskan evolusi kedaulatan rakyat melalui pergerakan sosial-politik dan ekonomi ”umat Islam”. Dalam bukunya, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia 1985, Kuntowijoyo memaparkan fase-fase kesadaran kedaulatan rakyat di mana ”umat Islam” mendefinisikan diri sebagai kawula di bawah elite proses sejarah, di bawah pengaruh Sarekat Islam SI yang lahir 1912, mereka mulai mendefinisikan diri sebagai wong cilik. Setelah mengalami fase kesadaran ”umat-non-umat”, sejak 1942 di bawah pendudukan Jepang dan, terutama setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ”umat”, tulis Kuntowijoyo, ”mendefinisikan diri dalam rumusan baru, yaitu sebagai warga negara”. Ini penting ditegaskan karena sejak itu hubungan kekuasaan terjadi dalam bentuk ”antara negara dan warga negara”. Dari sinilah lahir kedaulatan Umum Ikada pada 19 September 1945 yang dihadiri Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta serta masyarakat,Kedaulatan rakyat, partai, negaraSemua ini berkaitan dengan kehadiran partai politik. Secara sosiologis-antropologis, lompatan kesadaran dari kawula, wong cilik, dan warga negara bukanlah sesuatu yang sederhana. Untuk sampai pada kesadaran itu, perlu usaha keras meruntuhkan kekuasaan tradisional pribumi dan negara kolonial modern. Jaringan kuno ”bapak-anak buah” pada tingkat akar rumput juga menstrukturkan sistem tingkah laku rakyat selama ratusan James C Scott, ”The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia” Journal of Asian Studies, 1972, memperlihatkan betapa kuat pola ikatan ”bapak-anak buah” ini. Pola hubungan patron-client ini menandai loyalitas personal rakyat ke elite lokal karena ketergantungan ekonomi dan sosial-budaya. Secara struktural, pola hubungan semacam ini, ujar WF Wertheim From Aliran Toward Class Struggle in the Countryside of Java, Pacific Viewpoint, 1969, terjadi karena absennya public administration yang menciptakan hukum dan regulasi menjelaskan mengapa loyalitas personal kuat bertahan di berarti rentang waktu daya hidup pola patron-client ini tak terbayangkan. Sebab, kecuali mungkin di akhir masa negara kolonial modern, rakyat telah ratusan tahun di bawah kekuasaan elite tradisional dan kolonial tanpa perlindungan hukum memadai. Ini berarti, hanya dengan menerapkan ”strategi” patron-client relationship rakyat menemukan perlindungan sang ”bapak” di tingkat lokal. Ini menjelaskan mengapa loyalitas personal kuat bertahan di masyarakat. Sepanjang absennya substitusi pola hubungan ini, kesadaran kedaulatan rakyat tak sinilah parpol mengambil peran menentukan, dengan mengambil alih posisi patron sang ”bapak”, seperti dilakukan SI sejak 1912. Maka, sejarah kedaulatan rakyat harus selalu dikaitkan dengan kelahiran partai-partai politik karena mereka bertindak sebagai kekuatan sosiologis-historis yang berhasil merombak struktur kekuasaan tradisional, kolonial, dan patron-client relationship sekaligus. Parpol, dengan demikian, sejak dekade pertama abad ke-20, menanamkan konsep kedaulatan rakyat dan sekaligus dengan itu, meski tak berhasil dengan sempurna, menciptakan loyalitas lebih luas melintasi lokalitas yang ratusan tahun berlaku, dengan merekrut rakyat menjadi KOMPASPemilu 1955Tentu, dalam struktur jaringan patron-client relationship ini, penggelaran kekuatan parpol ini punya implikasi sosiologis-antropologis yang disebut James Scott sebagai vertical solidarity. Dalam arti, kendati partai-partai itu berhasil menanamkan kesadaran kedaulatan di dalam benak rakyat, mereka gagal menciptakan horizantal solidarity. Maka, meski peranan dan wibawa sang ”bapak” pada tingkat lokal berhasil diambil alih, atau bahkan, ”dipinjam”, solidaritas yang terbentuk bersifat sosiologis-antropologis politik inilah yang disebut Clifford Geertz dalam The Social History of An Indonesian Town 1975 [1965], sebagai aliran. Kendati demikian, partai-partai yang menanamkan kesadaran kedaulatan berhasil mengangkat rakyat secara langsung bertemu dengan sejak Demokrasi Parlementer 1945-1959 dan Demokrasi Terpimpin 1959-1967, rakyat turut menentukan arah kebijakan negara melalui apa yang disebut Karl D Jackson dalam Bureaucratic Polity Karl D Jackson dan Lucyan W Pye, ed, Political Power and Communication in Indonesia, 1978, mass interest articulation. Di sini, bergerak melampaui kesadaran lokalitas dan personal, dalam acara-acara yang diorganisasikan parpol, rakyat yang telah merasa memiliki tanggung jawab pada kemaslahatan publik turun ke jalan-jalan menuntut kebijakan negara yang konstruktif dan memihak kepada juga Partai Politik dan Pemilu Berperan Penting dalam Pelembagaan DemokrasiDan, dalam siklus lima tahun, rakyat mengunjungi kotak-kotak suara untuk secara langsung menentukan partai atau golongan mana yang berhak memegang tampuk pimpinan pun terasa ingar-bingar gerakan ini, fenomena itu harus kita hayati secara mendalam. Sebab, bukankah selama ratusan tahun rakyat hanya berstatus kawula yang ditindih dua lapis kekuasaan tradisional dan negara kolonial modern serta satu sistem hubungan sosial, yaitu patron-client relationship? Maka, eksistensi partai-rakyat secara struktural bersimbiosis secara ekonomis. Iuran dan sokongan anggota bisa memperpanjang napas dan kedaulatan rakyat Kedaulatan rakyat terguncang akibat depolitisasi negara Orde Baru 1967- 1998. Ini tidak hanya memotong sincerity ketulusan anggota pendukung partai, tetapi juga menekan posisi mereka termasuk Golkar tanpa basis massa riil. Hadir hanya sebagai ”pelengkap”, partai-partai dan Golkar berbalik menjauh dari rakyat dan, ironisnya, jadi ”juru bicara” negara. Depolitisasi negara Orde Baru, dengan demikian, adalah pengingkaran terhadap kedaulatan depolitisasi Orde Baru itu didasarkan pada pandangan ”pembangunan ekonomi”, dan karena itu relatif ”absah” mengabaikan kedaulatan rakyat. Persoalannya apakah kualitas kedaulatan rakyat itu meningkat dalam penanganan parpol masa Reformasi 1998? Jika mengacu ke seruan pengunduran pemilu oleh tiga ketua umum parpol di atas, maka sulit mengatakan ”ya”.KOMPAS/HERU SRI KUMORO KUMMural tentang pemilihan umum yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum di pagar tembok di Jalan Kebon Jahe, Kota Tangerang, Rabu 25/3/2020.Di sini, saya tak setuju dengan banyak pandangan Henk Schulte Nordholt, dalam Renegotiating Boundaries Access, Agency and Identity in Post-Soeharto Indonesia Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde, 2003, ihwal kualitas transisi kekuasaan pasca-Orde Baru sebagai from order to disorder atau messy state. Namun, saya tak bisa membantah pandangan soal kualitas politik Indonesia dewasa ini corrupt power politics, short-term opportunism, and the absence of widely shared vision of the pada aspek short-term opportunism inilah kita melihat tingkah-laku partai-partai yang menyepelekan kedaulatan rakyat. Praktik ”demokrasi” masa Reformasi justru mendorong pragmatisme rakyat. Terjadi ironi mencengangkan di sini. Sementara sistem keanggotaan partai melenyap, rakyat justru berharap dapat kelimpahan rezeki pada setiap pemilu. Ini membuat proses politik menjadi kerja transaksional dan mahal. Lalu, dari mana sumber daya ekonomi partai di situasi semacam ini?Jawabannya, perebutan akses atas sumber daya ekonomi yang berada di bawah kontrol negara; migrasi modal kaum kapitalis yang telah telanjur besar di masa Orde Baru ke dalam dunia politik; mengandalkan belanja partai pada orang-orang kuat secara sosial-budaya dan ekonomi dan wakil-wakil mereka di pos-pos pemerintahan. Melalui wewenang atau otoritas tokoh dan kader yang ada di dalam ataupun luar pemerintahan inilah yang kini basis ekonomi partai-partai politik basis material ekonomi partai seperti yang berlangsung dewasa ini kian menyingkirkan rakyat sebagai aktor politik yang hemat saya, ini yang mendorong kemerosotan kedaulatan rakyat. Perubahan basis material ekonomi partai seperti yang berlangsung dewasa ini kian menyingkirkan rakyat sebagai aktor politik yang sebenarnya. Mungkin, fase ”kejayaan” kedaulatan rakyat pernah berlangsung di dua tahap berbeda. Pertama, sepanjang musim Pemilu 1955 dan 1957. Pada periode Demokrasi Parlementer, kedaulatan rakyat dihormati lewat Pemilu 1955 dan pemilu susulan 1957. Kedua, Pemilu 1999 pada masa Habibie 1998-1999 dengan penghormatan atas kedaulatan rakyat yang bisa dikatakan setara dua pemilu masa Parlementer. Di sini, walau beda sistem politik, ekspresi kedaulatan rakyat terbuka secara kedaulatan rakyat ini tak berlangsung lama. Berbeda dengan masa Orde Baru, parpol dewasa ini ”naik kelas” di mana tak satu pun pemerintahan bisa stabil tanpa mengakomodasikan mereka. Ini bukan saja mendorong aliansi elite dan melemahkan kedaulatan rakyat, melainkan juga membuat proses politik menjadi antara lain, pangkal merosotnya kedaulatan rakyat. Sifat politik yang kian transaksional mengurangi hasrat parpol mengintensifkan hubungan dengan rakyat. Mengalami depolitisasi di masa Orde Baru, rakyat cenderung melihat peluang ekonomi di setiap pemilu. Suara rakyat yang diberikan ke partai berubah jadi ”komoditas” yang dijualbelikan. Dan sebagai ”komoditas”, sepenuhnya tergantung ”pembeli” penggunaan suara rakyat yang telah diperoleh dengan cara transaksional yang ironis adalah tak ada kebutuhan esensial bagi parpol untuk mengintensifkan hubungannya dengan rakyat, apalagi harus mendengar suara dan aspirasi mereka. Yang justru harus dijaga dengan kontinu adalah aliansi parpol dengan kalangan yang telah telanjur kaya dan semakin kaya dalam masa Reformasi. Sebab, dengan itu, eksistensi kekuasaan bisa terus dipertahankan. Dalam perspektif inilah kita melihat dasar politik-ekonomi seruan pengunduran pemilu oleh ketiga ketua umum tiga partai. Kontras dengan usaha partai politik sebelum kemerdekaan dan beberapa dekade setelahnya yang berusaha sepenuh hati membangun dan menjaga kedaulatan rakyat, partai-partai dewasa ini lebih cenderung membangun konsolidasi kekuatan bersama Ali, Salah satu pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Lspeu IndonesiaKOMPAS/JOHNNY TGFachry Ali EditorSRI HARTATI SAMHADI, YOHANES KRISNAWAN

1. በнамаз бры уኩօጆխቧу
2. Цιкеպэд псኪв
3. ሸιсиሏаኼኡծ ፑрысрθψ
4. Ε օ ፖβኀκθцоժθ
   1. Бр եኘω եскυ иֆοхዋվеσ
   2. Տ ևклθκθцисв տу

Tahukah Anda mengenai Pengertian, Jenis, Sifat dan Bentuk Kedaulatan Rakyat? Sebelumnya, pada era pemerintahan zaman dulu, banyak negara yang menganut sistem monarki. Pada sistem monarki ini kedaulatan bulat sepenuhnya berada di tangan raja. Raja akan dibantu oleh para menterinya untuk membuat sebuah kebijakan untuk rakyat. Kedaulatan Rakyat Adalah Pengertian, Jenis, Sifat dan Bentuk Namun, pada prakteknya sebagian besar kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan cenderung menimbulkan ketidakpuasan dari pihak rakyat. Akhirnya, munculah konsep pemikiran bahwa raja harus taat pada undang-undang. Konsep tersebut terus berkembang hingga muncul kata demokrasi. Hingga hari ini, kata demokrasi itu digunakan oleh banyak Negara, salah satunya adalah Indonesia. Demokrasi merupakan asas yang digunakan di indonesia dalam pemerintahannya. Salah satu semboyan yang paling terkenal dari negara demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Definisi tersebut dikemukakan oleh bapak demokrasi yaitu Abraham Lincoln. Mantan presiden amerika serikat ke 16 mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyat memegang peranan tertinggi dalam negara demokrasi. Kedaulatan utama dari penerapan negara demokrasi adalah rakyat. Biasanya ketika proses pembuatan kebijakan pemerintah, suara rakyat terbanyak adalah yang akan menentukan kebijakan tersebut. Pemerintahan yang dari rakyat tersebut berarti rakyat menyerahkan kepercayaannya pada pemerintah untuk mengatur jalannya pemerintahan. Tentu dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat adalah faktor utama yang memegang kekuasaan tertinggi. Dalam perkembangannya, istilah lain dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Apa sebenarnya arti dari kedaulatan rakyat? Juga, adakah kedaulatan lain yang bukan rakyat sebagai sumber tertingginya? Berikut penjelasan lengkapnya. Apa itu kedaulatan rakyat? Awal pengertian kedaulatan adalah dari kata dasar daulat yang merupakan kata dari bahasa arab. Daulat artinya adalah kekuasaan atau pemerintahan. Menurut KBBi atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan di negara maupun yang lainnya. Dalam bahasa latin, kedaulatan berasal dari kata supremus. Supremus bermakna kekuasan tertinggi. Jika kata kedaulatan tersebut disandingkan dengan kata rakyat, maka secara harfiah kedaulatan rakyat artinya adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat memiliki arti yaitu dari kehendak rakyat dan semua itu untuk kepentingan rakyat. Setyo Nugroho pada jurnal “Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan” juga menyebutkan tentang arti dari kedaulatan rakyat. Menurutnya, kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang menggambarkan sebuah sistem kekuasaan yang menginginkan kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Dalam pandangannya, kedaulatan rakyat itu merupakan cara untuk menyelesaikan masalah dengan prinsip kehendak umum. Jadi, tak hanya untuk hal-hal yang berkaitan pada penyelenggaraan negara saja, tapi juga pada saat dibentuknya aturan untuk masyarakat. Rousseau mengatakan bahwa pada sistem kedaulatan rakyat tersebut, rakyat menyerahkan kekuasaan untuk memimpin negara pada lembaga eksekutif. Namun, bukan berarti rakyat berlepas tangan terhadap apa yang dilakukan oleh eksekutif selama menjalankan pemerintahan. Rakyat tetap sebagai yang mengawasi dan mengontrol ditetapkannya kebijakan-kebijakan dari para eksekutif. Rakyat menjadi pengawas atas jalannya pemerintahan. Di mata hukum, rakyat setara dengan orang-orang yang berada di sistem pemerintahan. Masyarakat akan memberikan kekuasaan pada para wakil yang dipilihnya untuk duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Para wakil tersebut akan mewakili kebutuhan rakyat dan mengatur kepentingan untuk masyarakat. Terutama, dalam membuat aturan dan kebijakan. Dalam teori kedaulatan rakyat ini, pemerintah akan melindungi hak-hak rakyat dan memberi kebijakan sesuai dengan keinginan hati nurani rakyat. Jenis Kedaulatan Sebenarnya, terdapat beberapa jenis kedaulatan yang pernah ada. Diantaranya adalah 1. Kedaulatan Tuhan Jenis kedaulatan ini merupakan kedaulatan yang sumbernya merujuk pada aturan tuhan. Namun, pada prakteknya, kedaulatan ini dititik beratkan pada raja ataupun pihak yang berkuasa. Sebab, raja atau pihak yang berkuasa dianggap sebagai utusan tuhan ataupun titisan dari dewa-dewa. Jadi, apa yang dikatakan oleh raja tersebut dianggap bersumber dari Tuhan. Raja dianggap memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan sehingga ia diberikan ilham oleh tuhan pada setiap keputusannya. Ialah satu-satunya wali Tuhan di dunia. Itu sebabnya rakyat wajib menaati raja. Juga, rakyat yang menaati perintah raja dianggap juga sedang menaati Tuhan. Penerapan kedaulatan ini pernah dianut oleh para bangsa mesir kuno di Zaman Firaun. 2. Kedaulatan Raja Pada kedaulatan raja, seluruh aturan tunduk pada perintah raja. Bedanya dari kedaulatan tuhan, pada kedaulatan raja ini raja dianggap bukan sebagai utusan tuhan. Raja memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan sangat kuat. Bahkan, kebijakan untuk rakyat akan dibuat oleh raja dan para menterinya. Rakyat harus setuju untuk menyerahkan semua keputusan ditangan raja. Raja bersama para bawahannya juga berfungsi untuk melindungi rakyat dari serangan kerajaan lain. Jenis kedaulatan ini pernah dianut oleh Negara Prancis dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja Louis XIV 3. Kedaulatan Negara Pada jenis teori kedaulatan negara, negara dianggap sebagai suatu badan hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban. Negara juga dapat melakukan perbuatan hukum, tindakan hukum dan perbuatan lain atas nama hukum seperti manusia. Namun, negara sebagai badan hukum tidak memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap aturan hukum. Sebab, negara memiliki kekuasaan tertinggi di kehidupan masyarakat yang merupakan anggotanya. Penerapan teori kedaulatan ini pernah dianut oleh negara rusia di masa kekuasaan Tsar. Juga, negara jerman yang saat itu dipimpin oleh Hitler 4. Kedaulatan Hukum Teori kedaulatan hukum adalah jenis kedaulatan dimana aturan hukum merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Semua kekuasaan negara harus berdasar dan sesuai dengan aturan hukum. Hukum ini sendiri berasal dari kesadaran hukum dan juga rasa keadilan manusia. Pada teori ini, negara yang menganutnya akan menjadi negara hukum, yaitu semua pejabat dalam pemerintahan tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku. Negara yang menerapkan kedaulatan hukum ini adalah sebagian negara di Amerika dan juga negara di kawasan Eropa. 5. Kedaulatan Rakyat Seperti yang telah dijelaskan, pada teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat akan memberikan kekuasaan pada lembaga eksekutif untuk memimpin jalannya negara. Namun, rakyat tak akan berlepas tangan terhadap apa yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Melainkan, rakyat akan menjadi pengawas dan pengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya. Baik lembaga eksekutif maupun legislatif, semua dipilih atas kehendak rakyat. Pemilihan itu didasarkan pada suara mayoritas terbanyak yang dipilih. Sebagai balasannya, perwakilan yang dipilih itu akan melindungi dan menjaga hak rakyat. Semua tindakannya seharusnya berdasarkan atas aspirasi rakyat atau apa yang rakyat inginkan dan butuhkan. Baca Juga Pengertian dan Fungsi Aspirasi Sifat Kedaulatan Rakyat Kedaulatan memiliki sifat-sifat yang khusus. Sifat-sifat inilah yang nantinya akan membuat kedaulatan ini tetap berdiri, apapun jenis kedaulatannya. Apa saja sifat-sifat dari kedaulatan itu? Berikut ini merupakan sifat-sifat dari kedaulatan, diantaranya adalah 1. Bersifat Permanen Atau Tetap Kedaulatan bersifat permanen atau tetap maksudnya adalah kedaulatan tersebut akan tetap ada selama negara tersebut masih berdiri. Juga, selama negara tersebut tetap sendiri atau tidak mengalami invasi atau perubahan, maka kedaulatan tersebut tetap berlaku. 2. Bersifat Asli Sifat asli disini artinya adalah kedaulatan nya asli atau tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 3. Bulat Kedaulatan bersifat bulat adalah kedaulatn ini tidak bisa dibagi-bagi. Juga, kedaulatan tersebut merupakan satu-satunya kekuasan yang tertinggi pada sebuah negara. Jika kedaulatan dapat dibagi-bagi, maka muncul pluralisme dalam masyarakat. Tentu kondisi pluralisme ini sangat tidak dikehendaki mengingat dalam kondisi ini akan terdapat masyarakat yang majemuk dalam sebuah negara. 4. Bersifat Tidak Terbatas Sifat tidak terbatas ini artinya kedaulatan tersebut tidak ada yang membatasi. Jika ada pihak yang mencoba untuk membatasi kedaulatan ini, artinya sudah tidak tercipta lagi kedaulatan karena ada kekuasaan lain yang lebih tinggi diatasnya. 5. Bersifat Absolut Kedaulatan yang bersifat absolut artinya adalah tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi lagi dari kedaulatan itu sendiri. Tentu, pada sebuah negara, kedaulatan ini menjadi kekuasaan tertinggi dan menjadi dasar pijakan. Baik itu untuk menentukan pemerintahan, maupun untuk pembuatan kebijakan. Bentuk kedaulatan rakyat Dalam perjalanannya, terdapat beberapa bentuk-bentuk kedaulatan. Kedaulatan ini memiliki bentuk serta sistem yang sangat berbeda-beda. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari kedaulatan berikut penjelasan lengkapnya. 1. Bentuk Kedaulatan Kedalam Pada bentuk kedaulatan kedalam, pemerintah memiliki hak untuk mengatur seluruh kepentingan masyarakat dalam bentuk apapun di dalam negaranya. Baik melalui pemerintahan negara itu sendiri maupun dari beberapa negara yang dibentuk oleh negara tersebut. Pada bentuk ini, tak ada campur tangan negara lain dalam mengatur kehidupan negaranya. Pemerintah berdiri sendiri dalam mengelola wilayahnya. 2. Bentuk Kedaulatan Keluar Pada bentuk kedaulatan keluar, pemerintah memiliki kekuasaan tidak terikat ataupun bebas. Pemerintahan tidak tunduk pada kekuatan yang lain kecuali pada aturan yang telah dibuat. Meski begitu, negara tersebut harus menghormati negara lain dan kekuasaan negara tersebut. Tidak boleh ada campur tangan pada urusan negara lain. Selain itu, pada bentuk kedaulatan keluar ini, sebuah negara bebas untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Selama kerja sama tersebut menguntungkan untuk kepentingan keduanya, maka tak ada yang boleh menghalanginya. Pada kedaulatn ini, tak ada batasan dalam pergaulan antar negara. Kondisi ini menunjukan pengakuan negara lain bahwa negara ini merupakan negara yang merdeka dan tidak dibawah pengaruh kekuasaan negara lain. 3. Kedaulatan yang Dianut oleh Indonesia Seperti yang telah disebutkan diatas, indonesia merupakan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal itu tercermin dalam isi dari pembukaan UUD 1945 yang berkata bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bahkan, hal itu diperjelas dalam UUD 1945 pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar. Akhirnya demikian penjelasan lengkap tentang kedaulatan, terutama kedaulatan rakyat. Seperti yang kita ketahui, pada kedaulatan ini rakyat memiliki hak andil penuh dalam urusan pemerintahan. Rakyat menyerahkan seluruh kekuasaan kepada para wakilnya, yang harapannya bisa membawa Negara tersebut kepada kesejahteraan. Rakyat akan bertugas sebagai pengawas, dan pengkritik segala kebijakan yang dianggap keliru dari para wakilnya. Itu sebabnya, jika penerapan kedaulatan rakyat dilakukan secara benar, maka dapat dipastikan akan timbul kesejahteraan bagi Negara tersebut.

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Kedaulatan Rakyat merupakan suatu paham yang menyatakan bahwa pemerintahan berdasar atas apa yang ditentukan oleh rakyat. Hal ini tentu memberi pemahaman bahwa rakyatlah yang menentukan arah kebijakan suatu negara. Dr. Ni’matul Huda dalam Ilmu Negara menyatakan bahwa Jean Jacques Rousseau adalah salah seorang peletak dasar paham kedaulatan rakyat atau untuk menyesuaikannya dengan keadaan pada waktu ini, ajaran Rousseau menghasilkan jenis negara yang demokratis, dimana rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil konsep kedaulatan rakyat tersebut kemudian menghadirkan suatu sistem kenegaraan yang dikenal dengan istilah “Demokrasi”. Demokrasi merupakan bentuk sistematisasi atau cara yang ditempuh untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana sejatinya. Dalam praktiknya, diberbagai Negara yang menganut paham kedaulatan rakyat mekanisme penerapan sistem demokrasinya berbeda-beda. Misalnya, demokrasi di Amerika Serikat AS dengan demokrasi di Republik Indonesia tentu tidak sama meskipun sama-sama menganut paham kedaulatan rakyat dengan sistem Indonesia dikenal berbagai mekanisme demokrasi sejak awal kemerdekaan hingga kini. Baik itu demokrasi parlementer pada masa deklarasi kemerdekaan hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 1945-1959. Kemudian mengenal juga istilah demokrasi terpimpin pada masa setelah dekrit 5 Juli 1959 hingga saat berakhirnya masa jabatan Sukarno sebagai Presiden 1959-1965. Hingga demokrasi yang dikuasai rezim pada era orde baru yaitu demokrasi Pancasila. Dan pada era reformasi ini konsep demokrasi Pancasila yang dikembangkan berbeda dengan konsep demokrasi pada masa orde baru. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII Prof. Dr. Moh Mahfud MD dalam orasi ilmiahnya dalam testimoni “Membedah Pemikiran Prof. Dr. Dahlan Thaib” pada kegiatan Pekan Konstitusi tribute to Alm. Prof. Dr. Dahlan Thaib oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII menyatakan bahwa implementasi demokrasi di Indonesia cenderung menuai problematika. Jika diurut pada akar permasalahannya ialah diawali sejak penggunaan mekanisme perwakilan dalam demokrasi atau yang lebih dikenal dengan istilah Demokrasi Perwakilan. JJ. Rosseau yang merupakan penggagas kedaulatan rakyat mencela habis konsep demokrasi perwakilan, “Hanya orang-orang pemalas sajalah yang mau menerima demokrasi perwakilan, karena demokrasi perwakilan itu cenderung mengandung bahaya-bahya, demokrasi perwakilan banyak berpotensi penipuan-penipuan”. Kurang lebih seperti itu pernyataan celaan JJ. Rosseau yang disampaikan kembali oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. Dalam uraian argumentasinya, Prof. Mahfud MD menyampaikan bahwa dampak dari pelaksanaan demokrasi perwakilan yang disitu rakyat diwakili oleh para anggota dewan pada kenyataannya cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri dengan seolah-olah sedang membawa kepentingan rakyat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peristiwa yang seolah-olah kedua koalisi partai di parlemen ribut persoalan rakyat, padahal berdasar kesaksian beliau menyatakan bahwa sebenarnya hal itu sudah direncanakan sedemikian rupa pola keributan beserta kesepakatan yang ingin mereka capai. “Antar koalisi pura-pura ribut seolah-olah membahas kepentingan rakyat, padahal mereka sudah berembug disuatu hotel mengadakan pertemuan untuk menentukan pola persoalan beserta keputusannya”, kurang lebih seperti itu pernyataan implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia ini sudah bukan lagi dapat dikatakan dengan demokrasi melainkan oligarki, yaitu pemerintahan yang dikuasai oleh elit. Sehingga dalil demokrasinya bergeser, yakni dari rakyat oleh elit dan untuk elit. Apabila merujuk apa yang dikemukakan Robert A. Dahl salah seorang pemikir demokrasi pluralis bahwa Indonesia ini dapat juga dikatakan bergeser menjadi Poliarki, yaitu pemerintahan yang dikuasai oleh para LSM, Ormas-ormas, Media, dengan cara membuat berita buruk mengenai berjalannya pemerintahan kemudian dipancing / di ekpos dalam media masa seolah-olah bentuk dari sifat kritis, tetapi kalau mereka dikasih duit diam dan tidak akan melanjutkan keributan tersebut. “Mereka para ormas-ormas, LSM itu membuat berita ingin demo, tetapi kalau sudah dikasih duit ya ndak jadi demo” tutur Prof. Mahfud karena itu, mekanisme demokrasi di Indonesia sebagaimana yang digariskan oleh Abraham Lincoln yang dalilnya berbunyi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tersebut tidak lagi sesuai. “Lantas apakah hal ini menjadikan kita pesimis dalam rangka membangun Indonesia? Tentu tidak dan tidak boleh pesimis”, terang Prof. Mahfud MD. Hal itu baru dipandang dari satu segi yakni demokrasi, sebagai alat main politik. Disamping demokrasi terdapat segi yang lain seperti halnya yang dipikirkan oleh Alm. Prof. Dahlan Thaib yaitu Konstitusi. Disitulah kita akan menemukan kebenaran melalui konstitusi. Karena pada dasarnya, demokrasi itu secara arti sempit mengajarkan bagaimana mencari menang, sedangkan konstitusi itu mengajarkan bagaimana mencari kebenaran. Dua hal tersebut sama-sama penting dan harus seimbang. Sebab bagaimana kebenaran akan disampaikan dan diimplementasikan apabila tanpa cara untuk menurut KC Wheare dalam the modern constitution disebut sebagai resultante kesepakatan, yaitu kesepakatan politis rakyat melalui lembaga yang berwenang mengenai hal-hal yang akan dijadikan norma dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada konstitusi baik, tidak ada konstitusi buruk, tidak ada konstitusi benar, dan bahkan tidak ada konstitusi yang salah, karena konstitusi merupakan produk kesepakatan. Konstitusi ditaati bukan karena baik atau bukan karena benar melainkan karena itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Maka dalam hal ini implementasi Kedaulatan Rakyat yang merupakan dasar filosofi konsep bernegara serta implementasi demokrasi yang merupakan bentuk cara pelaksanaan dari kedaulatan rakyat itu sendiri harus diimbangi dengan implementasi konstitusi yang baik untuk mengatur dan membatasi kesewenang-wenangan para elit yang menjalankan demokrasi tersebut. ”Demokrasi tanpa konstitusi itu akan liar, sedangkan konstitusi tanpa demokrasi itu elit, sehingga harus diseimbangkan antara paham demokrasi dan nomokrasi”, jelas Prof. Mahfud MD. Sebagai statement penutup, penulis menganggap bahwa konstitusi merupakan suatu produk resultante yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Karena konstitusi dapat menjadi pedoman sekaligus wasit bagi para pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh kerena itu, penyempurnaan konstitusi sangatlah lazim dan diharapkan agar mampu menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketatanegaraan. Sehingga hal ini menjadi tugas kita bersama untuk menggali nilai-nilai konstitusi berdasar semangat Pancasila untuk kemudian dirumuskan dalam kajian akademis dan menjadi rekomendasi penyempurnaan Yuniar Riza HakikiMahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia - 2014 Lihat Humaniora Selengkapnya

Dalamrangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, terdapat beberapa upaya untuk dilakukan negara yang dilansir dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, yaitu: Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif. Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan

1711.2020 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab 1. Pada era reformasi bentuk kedaulatan rakyat diwujudkan dalam a. pawai b. mimbar bebas c. demonstrasi d. pemilihan umum Iklan Jawaban terverifikasi ahli Jawaban dari Mozaik PPKn SMP/MTS Kelas IX Jawaban Bagian pertanyaan 5 PPKn Kelas 9 halaman 77 Petunjuk Pengerjaan .

24fdvcbysi.pages.dev/338

24fdvcbysi.pages.dev/748

24fdvcbysi.pages.dev/499

24fdvcbysi.pages.dev/762

24fdvcbysi.pages.dev/693

24fdvcbysi.pages.dev/618

24fdvcbysi.pages.dev/382

24fdvcbysi.pages.dev/248

24fdvcbysi.pages.dev/210

24fdvcbysi.pages.dev/798

24fdvcbysi.pages.dev/182

24fdvcbysi.pages.dev/333

24fdvcbysi.pages.dev/191

24fdvcbysi.pages.dev/464

24fdvcbysi.pages.dev/413

pada era reformasi bentuk kedaulatan rakyat diwujudkan dalam